Friday, December 28, 2007
Monday, December 24, 2007
Akhirnya, Uang Makan PNS Tak Ditampung di APBD
Demi kesejahteraan seluruh PNS se-Pemko Padangsidimpuan dalam meningkatkan profesionalisme dan etos kerja sebagai pelayan publik, DPRD telah berjuang agar uang makan PNS Tahun Anggaran (TA) 2007 sebesar Rp.10 ribu per hari sesuai Permenkeu Nomor 22 tahun 2007 ditampung dalam APBD TA 2008. Tapi sayangnya perjuangan itu kandas.
Fraksi Bintang Reformasi (FBR) DPRD Psp yang getol memperjuangkan hal itu, kalah suara setelah APBD Kota Psp itu disahkan menjadi sebuah Perda Jumatlalu(21/12).
Bila dibandingkan kenaikan tunjangan jabatan structural TA 2007 yang 'gol' dan ditampung dalam APBD TA 2008, seharusnya pendapatan tambahan PNS secara keseluruhuan itu harus ditampung tanpa harus pilih kasih. Sebab keduanya sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat dan sama-sama penting.
Bahkan dari sisi terbitnya aturan, Permenkeu yang mengatur uang makan PNS telah terlebih dahulu diundangkan bulan Februari 2007, sedangkan kenaikan tunjangan jabatan struktural ber dasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007, baru menyusul bulan Juni 2007 setelah Perpres Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
FBR dalam pandangan akhir pengesahan APBD 2008 Jumat lalu melalui ketuanya Hamdani mengatakan sangat prihatin tidak ditampungnya uang makan PNS 2007 pada APBD 2008 yang mengakibatkan para PNS tidak
akan menerima haknya yang semestinya didapatkan pada tahun 2007 silam.
"Sementara di sisi lain berbagai tunjangan dan tambahan penghasilan para pejabat mengalami kenaikan yang sangat tinggi.
Alasan Pemda yang mengatakan bahwa keuangan daerah tidak mampu menampung uang makan PNS tersebut menurut kami alas an klise yang teramat normatif. Sangat jelas hal itu menunjukkan para pejabat pemda kurang peduli dengan kesejahteraan PNS apalagi PNS rendahan," kecam FBR saat itu.
Sekretaris FBR Muktar Sabri Lc (PKS) yangjuga masuk tim panitia anggaran dari legislative menceritakan, sejak Permenkeu itu diundangkan yang dimulai dari pembahasan Perubahan-APBD TA 2007 hingga disahkan sekitar awal bulan Oktober lalu, itu menjadi prioritas perjuangannya' disamping hal lainnya, tapi belum berhasil.
Kemudian memasuki pembahasan Rancangan-APBD TA2008 sejak awal Desember, lagi-lagi uang makan PNS itu diperjuangkan tapi hingga APBD 2008 disahkan Jum'atyang lalu (21/12) tetap mentok karena "kalah suara".
"Sejak pembahasan P-APBD TA 2007 hingga pembahasan RAPBD 2008 kita tidak pernah berhenti memperjuangkan uang makan itu agar bisa ditampung dalam APBD 2008, tapi alasan pemko selalu mengatakan keuangan' daerah belum mampu dan itu tidak bisa diterima secara logika karena pemko mau menganggarkan kenaikan tunjangan jabatan 2007 biar ditampung dalam APBD 2008 dan itu lolos dengan mulus, dan kami sudah berjuang sedaya mampu kami tapi kami kalah suara," terang Sabri kepada METRO Minggu (23/12).
Meski begitu, masih ada satu harapan lagi sesuai dengan janji panitia anggaran (eksekutif dan legislatif, red), dalam laporannya pada paripuma pengesahan APBD 2008 yang lewat. Di mana melalui anggotanya, Asbon Tanjung (PPP), menyebutkan uang makan 2007 itu akan dianggarkan saat Perubahan-APBD 2008 mendatang dengan ketentuan pembayaran diberikan kepada yang nadir sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang sudah barang tentu janji itu memberikan arti dan harapan yang besar bagi seluruh PNS apakah janji panggaritu akan terealisasi tahun depan saat pembahasan P-APBD 2008 atau "hanya" sekedar janji yang "tinggal janji".
Sumber : Metro Tabagsel
Fraksi Bintang Reformasi (FBR) DPRD Psp yang getol memperjuangkan hal itu, kalah suara setelah APBD Kota Psp itu disahkan menjadi sebuah Perda Jumatlalu(21/12).
Bila dibandingkan kenaikan tunjangan jabatan structural TA 2007 yang 'gol' dan ditampung dalam APBD TA 2008, seharusnya pendapatan tambahan PNS secara keseluruhuan itu harus ditampung tanpa harus pilih kasih. Sebab keduanya sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat dan sama-sama penting.
Bahkan dari sisi terbitnya aturan, Permenkeu yang mengatur uang makan PNS telah terlebih dahulu diundangkan bulan Februari 2007, sedangkan kenaikan tunjangan jabatan struktural ber dasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007, baru menyusul bulan Juni 2007 setelah Perpres Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
FBR dalam pandangan akhir pengesahan APBD 2008 Jumat lalu melalui ketuanya Hamdani mengatakan sangat prihatin tidak ditampungnya uang makan PNS 2007 pada APBD 2008 yang mengakibatkan para PNS tidak
akan menerima haknya yang semestinya didapatkan pada tahun 2007 silam.
"Sementara di sisi lain berbagai tunjangan dan tambahan penghasilan para pejabat mengalami kenaikan yang sangat tinggi.
Alasan Pemda yang mengatakan bahwa keuangan daerah tidak mampu menampung uang makan PNS tersebut menurut kami alas an klise yang teramat normatif. Sangat jelas hal itu menunjukkan para pejabat pemda kurang peduli dengan kesejahteraan PNS apalagi PNS rendahan," kecam FBR saat itu.
Sekretaris FBR Muktar Sabri Lc (PKS) yangjuga masuk tim panitia anggaran dari legislative menceritakan, sejak Permenkeu itu diundangkan yang dimulai dari pembahasan Perubahan-APBD TA 2007 hingga disahkan sekitar awal bulan Oktober lalu, itu menjadi prioritas perjuangannya' disamping hal lainnya, tapi belum berhasil.
Kemudian memasuki pembahasan Rancangan-APBD TA2008 sejak awal Desember, lagi-lagi uang makan PNS itu diperjuangkan tapi hingga APBD 2008 disahkan Jum'atyang lalu (21/12) tetap mentok karena "kalah suara".
"Sejak pembahasan P-APBD TA 2007 hingga pembahasan RAPBD 2008 kita tidak pernah berhenti memperjuangkan uang makan itu agar bisa ditampung dalam APBD 2008, tapi alasan pemko selalu mengatakan keuangan' daerah belum mampu dan itu tidak bisa diterima secara logika karena pemko mau menganggarkan kenaikan tunjangan jabatan 2007 biar ditampung dalam APBD 2008 dan itu lolos dengan mulus, dan kami sudah berjuang sedaya mampu kami tapi kami kalah suara," terang Sabri kepada METRO Minggu (23/12).
Meski begitu, masih ada satu harapan lagi sesuai dengan janji panitia anggaran (eksekutif dan legislatif, red), dalam laporannya pada paripuma pengesahan APBD 2008 yang lewat. Di mana melalui anggotanya, Asbon Tanjung (PPP), menyebutkan uang makan 2007 itu akan dianggarkan saat Perubahan-APBD 2008 mendatang dengan ketentuan pembayaran diberikan kepada yang nadir sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang sudah barang tentu janji itu memberikan arti dan harapan yang besar bagi seluruh PNS apakah janji panggaritu akan terealisasi tahun depan saat pembahasan P-APBD 2008 atau "hanya" sekedar janji yang "tinggal janji".
Sumber : Metro Tabagsel
Friday, December 21, 2007
[Sidimpuan] Akses Internet
Akses Internet
Jumat, 21 Desember 07 - oleh : RKE
INI BUKAN IKLAN ATAU PROMOSI
CUMA UNTUK BERBAGI PENGALAMAN.
Layanan PT. Telkom utk Akses internet melalui Layanan Speedy kini telah tersedia di Kota Padangsidimpuan, aksesnya lumayan cepat dan untuk sementara cukup memuaskan saya yang telah menggunakannya.
namun pengalaman saya sewaktu baru menggunakan speedy, saya merasa kecewa, soalnya selama dua hari di awal pemasangan terjadi masalah jaringan (katanya.....) aksesnya jadi lamban seperti menggunakan telkomnet instan saja, mudah2 an ini tidak terjadi lagi. soalnya pengguna pasti dirugikan karena karena speedy menggunakan sistem kuota.
kalau ingin tahu informasi lebih lengkap, kunjungi aja Plasa Telkom Padangsidimpuan.
Kabarnya bulan 12 ini masih promosi, jadi dapat free ADSL modem.
syaratnya ya mesti ada telepon fixed yang dari telkom di rumah anda.
=================================
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Anda menerima pesan ini karena berlangganan ke Grup "sidimpuan" Google Groups.
Untuk memposting ke grup ini, kirimkan email ke sidimpuan@googlegroups.com
Untuk keluar dari grup ini, kirim email ke sidimpuan-unsubscribe@googlegroups.com
Untuk pilihan lain, kunjungi grup ini di http://groups.google.com/group/sidimpuan?hl=id
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
Tuesday, November 6, 2007
[milis sidimpuan] Hut Keuangan ke-61 RI Diperingati di Sidimpuan
Hut Keuangan ke-61 RI Diperingati di Sidimpuan
Sidimpuan - Metro
Hari Keuangan Republik Indonesia ke-61 diperingati semua
pimpinan, staf dan pegawai di kantor-kantor yang berada di bawah naungan
Departemen Keuangan Ri di Padangsidimpuan seperti Kantor Pelayanan Pajak
(KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) dan KP2NL yang
dilaksanakan di halaman Kanor Pelayanan Pajak (KPP) Jalan sudirman,
Padangsidimpuan, Selasa (30/10).
--------------------------------------------------------------------
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya yang
dibacakan Kepala KPP Padangsidimpuan Drs Ahmad Baidowi MSi mengatakan, tugas
Departemen Keuangan dalam menyelenggarakan uru8san pemerintah dalam bidang
keuangan dan kekayaan Negara semakin kompleks dan menantang dari waktu ke
waktu seiring dengan hal tersebut reformasi birokrasi di tubuh Depkeu
dilakukan dengan memprioritaskan pada penataan dan penajaman fungsi
organisasi, penyempurnaan business process dan pengikatan SDM.
Dalam proses reformasi birokrasi tersebut disusun analisa
jabatan bagi masing-masing jabatan eselon I yang berdasarkan the right man
on the right place di mana kinerjanya akan dievaluasi secara berkala.
Pada HUT berthema 'Dengan Reformasi Birokrasi (Departemen
Keuangan) Kita Bangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kinerja,
Pelayanan dan Perbaikan Integritas Aparat'. Menkeu juga meminta agara semua
aparatur Depkeu meningkatkan Kinerja serta pelayanan public dalam menjalani
tantangan yang ada.
Standard Opertating Prosedure (SOP) yang telah dikeluakan
merupakan pedoman dalam menjalankan pekerjaan yang harus dimplementasikan
secara konsisten dan dapat diakses oleh public yang bertujuan agar
masyarakat dapat memperoleh kemudahan dan kepastian layanan serta dapat
mengawasi pelaksanaan birokrasi di tubuh Depkeu.
Sebanyak 35 SOP layana unggulan di bidan perpajakan, Kepabeanan
dan cukai, perbendaharaan, pengelolaan asset Negara, pasa modan dan lembaga
keuangan non bank telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan kepada
publik.
Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Depkeu telah
membuant KPP WP Besar ( LTO) KPP WP Madya (MTO) KPP Pratama dibidang
pelayanan pajak, Kantor Pelayanan Utama (KPU), yang modern dibidang
pelayanan bea dan cukai serta layanan prima KPPN percontohan di bidang
perbendaharaan Negara.
Pada upacara tersebut, juga dibacakan detik-detik beredarnya
uang Republik Indonesia yang mendapat penetapan melalui Undang-undang No.17
tahun 1946 dan UU Nomor 19 tahun 1946 di mana Menteri Keuangan diberikan
kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran Uang
Republik Indonesia dan Menteri Keuangan menyatakan Uang Jepang dan Uang
Javasche Bank tidak berlaku melalui SK Nomor SS/I/35 tanggal 29 Oktober
1946.
Pada upacara yang dihadiri seluruh staf KPP, Kepala KP PBB
Eliner Otto Tampubolon SE beserta seluruh stafnya dan Syarifuddin (PBB)
sebagai Komandan Upacara, Kepala KP2NL H Simanjuntak beserta stafnya. (amp)
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sidimpuan" group.
To post to this group, send email to sidimpuan@googlegroups.com
Keluar dari milis, silahkan kirim email kososng tu : sidimpuan-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/sidimpuan?hl=id
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
Sunday, October 21, 2007
KPUD Padangsidimpuan menetapkan Empat Pasangan Calon Walikota PSP
Melalui rapat pleno Jumat, tgl 19 Oktober 2007 KPUD Padangsidimpuan mengeluarkan keputusan Nomor : 448/KPU-PSP/X2007 tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang ditandatangani oleh Ahmad Effendi Nasution S.Sos sebagai ketua KPUD Padangsidimpuan.
Empat pasangan bawalkot tersebut :
1. H.Harry lontung Siregar-Khoiruddin Rambe S.Sos
2. Zulkarnaen Nasution –Maragunung Hrp
3. Amiruddin Lubis – Aswin Hrp
4. Aspan Sofian – Ummi Kalsum Hrp.
Telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
Tahapan pilkada berikutnya adalah pencabutan nomor urut pasangan bawalkot yang direncanakan dilaksanakan pada hari senin tanggal 22 Oktober 2007.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sidimpuan" group.
To post to this group, send email to sidimpuan@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to sidimpuan-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/sidimpuan?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
DPD PKS Kota Padangsidimpuan mengadakan halal bi halal bersama Kader dan Simpatisan.
DPD PKS Kota Padangsidimpuan mengadakan halal bi halal bersama Kader dan Simpatisan.
DPD PKS
Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Harry Lontung Siregar (calon Walikota Padangsidimpuan yang diusung PKS), Ust. Arfan Gultom, LC ( Sebagai Penceramah dari DPD PKS Panyabungan), Tokoh Akedemis, Tokoh masyarakat, Kader dan Simpatisan PKS Padangsidimpuan.
Dalam Kata Sambutannya Khoiruddin Rambe (Ketua DPD PKS Padangsidimpuan) mengatakan permohonan maaf kepada masyarakat atas beberapa kegiatan DPD PKS Kota Padangsidimpuan yang mungkin terganggu seperti pada saat penggalangan dana tsunami Aceh, Gempa di Bengkulu dll.
Dalam sambutannya Pak Khoiruddin Rambe juga menjelaskan tentang dana dari pusat 300 Milyar tiap tahunnya. Jika saja dana itu digunakan secara efesien, tidak mungkin pembangunan
Tapi pada kenyataannya 60% dana itu dinikmati oleh kami2 ini pejabat pemerintah yang jumlahnya tidak sampai 10% dari jumlah penduduk
Selesai Acara halal bi halal pada saat Pak Harry Lontung menyalami beberapa panitia di Pintu Pagar salah seorang wartawan sempat bertanya " Pak, besok
"Tidak ada, nomor berapa aja sama saja" Jawab Harry Lontung, disambut tawa para panitia yang mendengarkan ucapan tersebut. Pak Harry langsung naik mobilnya seraya melambaikan tangan kepada Kader dan Simpatisan PKS
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "sidimpuan" group.
To post to this group, send email to sidimpuan@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to sidimpuan-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/sidimpuan?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
Friday, February 9, 2007
Pilkada Padangsidimpuan : Incumbent Vs Kuda Hitam ?
Bersamaan dengan makin dekatnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, suhu politik di kota itu pun kian hari kian hangat. Lobi-lobi politik, intrik, penggalangan dukungan masyarakat serta aksi tebar pesona dari para kandidat sudah makin nampak terang-terangan.
Salah satu intrik politik, disebut-sebut contoh terhangatnya adalah pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Pembko Padangsidimpuan Amiruddin Lubis, SE, MM. Diduga Amiruddin dicopot karena bakal maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya, pencopotan Amiruddin baru sebata rumor.
Namun Walkota Padangsidimpuan Drs. Zulkarnain Nasution, MM telah memastikan pencopotannya terhitung per Februari ini.
Sampai saat ini setidaknya suda ada 15 nama yang beredar di tengah-tengah masyarakat ytang disebut-sebut bakal maju untuk memperebutkan kursi nomor satu di Kota Salak itu. Dari ke-15 nama, nampak mengkristal menjadi enam nama.
Yakni Drs Zulkarnain Nasution MM, Walikota Padangsidimpuan saat ini, H Amiruddin Lubis, Sekda Padangsidimpuan, Amir Mirza Hutagalung, seorang pengusaha dari Medan, Drs Parluatan Sieragar, sorang polisi dari Jakarta, Aswin Nurdin Nasution, Kadis Infokom Medan dan Harry Lontung Siregar, SE, mantan Wakil Bupati Tapsel.
Nama-nama tersebut di atas terlihat paling aktif di lapangan saat ini. Sebagian sudah jelas-jelas membentuk tim sukses. Malah nampak sudah mulai bertarung “habis-habisan”. Semua media dimanfaatkan. Ada kandidat, misalnya, sudah memajang wajah, profil dan visi misinya di internet. Padahal diketahui bersama, internet masih terlalu “mewah” bagi sebagian besar warga Kota Padangsidimpuan.
Sementara itu para pengurus partai politik (parpol) juga maikn intesif melakukan lobi-lobi dan tawa menawar. Ada yang tertutup dan sangat rahasia, tapi ada juga yang terbuka. Contoh yang terbuka seperti dilakukan DPD Partai Keadilan Sejatera (PKS) Kota Padangsidimpuan. Mereka membukan pendaftaran bagi para kandidat yang berminat untuk mendapatkan dukungan PKS. Pendaftaran dibuka sejak 23 Januari lalu sampai 20 Februari mendatang. PKS hanya membuka “lowongan” untuk calon walikota sedangkan wakil walikota direncanakan akan dimajukan dari kadernya sendiri.
“Sebelum kita buka pendaftaran, kita sudah menjalin komunikasi hamper dengan semua nama yang beredar di masyarakat saat ini, biar lebih konkrit, pasti dan terbuka, kita menerima pendaftaran. Siapa pun yang berminat boleh mendaftar,’” ungkap Ketua DPD PKS Kota Padangsidimpuan Khoiruddin Rambe SSos.
Selanjutnya, kata Khoiruddin, semua nama yang masuk akan diseleksi oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) DPW PKS untuk dikaji mana yang paling layak. Penilaian meliputi moralitas, integritas dan kapabilita. “Penilaian dilakukan oleh TOM, yang paling tinggi nilanya itu yang ‘akan didukung’,” ujar Khoiruddin.
Tentang wakil walikota, katanya akan ditentukan melalui mekanisme Pemilihan Umum Internal (PUI) yang selama ini ada di PKS.
“Semua kader madya punya hak suara untuk menentukan siapa di antar kader yang menurutnya paling layak,” ungkapnya.
Sementara itu, Arifin Saleh SIregar, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Tapsel (Imatapsel) Sumut yang aktif mengikuti perkembangan Pilkada Padangsidimpuan menyebutkan bahwa di antara kandidat, yang paling “kuat” adalah calon incumbent Zulkarnain Nasution. “Dia punya semuanya dan akan menjadi lawan paling tangguh bagi calon lainnya. Karen itu saya pribadi menghimbau agar bagi kandidat yang punya ‘modal’ setengah-setengah untuk mundur saja biar tak sia-sia dan kecewa.” Katanya.
Begitupun, menurutnya nalisa dan pantauan dosen FISI Universitas Muhammadiyah Sumut (UMSU) ini, tampaknya tetap bakal ada banyak calon yang maju. “Dari kemungkinan maksimal 6 pasang yang bisa ikut, sepertinya akan penuh, sebab tidak ada partai yang dominant dan sebagian kandidat mau coba-coba juga,” katanya.
Lebih jauh lagi dia menyebutkan bakal ada “kuda hitam” yang bisa saja mengalahkan calon terkuat saat ini Zulkarnain Nasution. Dia menyebut calon yang diusung PKS bakal bisa mencuri perhatian masyarakat. “Sebab sejauh ini citra PKS dan anggota dewannya di Padangsidimpuan sangat baik, dikenal bersih dan kritis, saya lihat mereka bisa jadi.
Sumber : ADIL.abuam
Salah satu intrik politik, disebut-sebut contoh terhangatnya adalah pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Pembko Padangsidimpuan Amiruddin Lubis, SE, MM. Diduga Amiruddin dicopot karena bakal maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya, pencopotan Amiruddin baru sebata rumor.
Namun Walkota Padangsidimpuan Drs. Zulkarnain Nasution, MM telah memastikan pencopotannya terhitung per Februari ini.
Sampai saat ini setidaknya suda ada 15 nama yang beredar di tengah-tengah masyarakat ytang disebut-sebut bakal maju untuk memperebutkan kursi nomor satu di Kota Salak itu. Dari ke-15 nama, nampak mengkristal menjadi enam nama.
Yakni Drs Zulkarnain Nasution MM, Walikota Padangsidimpuan saat ini, H Amiruddin Lubis, Sekda Padangsidimpuan, Amir Mirza Hutagalung, seorang pengusaha dari Medan, Drs Parluatan Sieragar, sorang polisi dari Jakarta, Aswin Nurdin Nasution, Kadis Infokom Medan dan Harry Lontung Siregar, SE, mantan Wakil Bupati Tapsel.
Nama-nama tersebut di atas terlihat paling aktif di lapangan saat ini. Sebagian sudah jelas-jelas membentuk tim sukses. Malah nampak sudah mulai bertarung “habis-habisan”. Semua media dimanfaatkan. Ada kandidat, misalnya, sudah memajang wajah, profil dan visi misinya di internet. Padahal diketahui bersama, internet masih terlalu “mewah” bagi sebagian besar warga Kota Padangsidimpuan.
Sementara itu para pengurus partai politik (parpol) juga maikn intesif melakukan lobi-lobi dan tawa menawar. Ada yang tertutup dan sangat rahasia, tapi ada juga yang terbuka. Contoh yang terbuka seperti dilakukan DPD Partai Keadilan Sejatera (PKS) Kota Padangsidimpuan. Mereka membukan pendaftaran bagi para kandidat yang berminat untuk mendapatkan dukungan PKS. Pendaftaran dibuka sejak 23 Januari lalu sampai 20 Februari mendatang. PKS hanya membuka “lowongan” untuk calon walikota sedangkan wakil walikota direncanakan akan dimajukan dari kadernya sendiri.
“Sebelum kita buka pendaftaran, kita sudah menjalin komunikasi hamper dengan semua nama yang beredar di masyarakat saat ini, biar lebih konkrit, pasti dan terbuka, kita menerima pendaftaran. Siapa pun yang berminat boleh mendaftar,’” ungkap Ketua DPD PKS Kota Padangsidimpuan Khoiruddin Rambe SSos.
Selanjutnya, kata Khoiruddin, semua nama yang masuk akan diseleksi oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) DPW PKS untuk dikaji mana yang paling layak. Penilaian meliputi moralitas, integritas dan kapabilita. “Penilaian dilakukan oleh TOM, yang paling tinggi nilanya itu yang ‘akan didukung’,” ujar Khoiruddin.
Tentang wakil walikota, katanya akan ditentukan melalui mekanisme Pemilihan Umum Internal (PUI) yang selama ini ada di PKS.
“Semua kader madya punya hak suara untuk menentukan siapa di antar kader yang menurutnya paling layak,” ungkapnya.
Sementara itu, Arifin Saleh SIregar, mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Tapsel (Imatapsel) Sumut yang aktif mengikuti perkembangan Pilkada Padangsidimpuan menyebutkan bahwa di antara kandidat, yang paling “kuat” adalah calon incumbent Zulkarnain Nasution. “Dia punya semuanya dan akan menjadi lawan paling tangguh bagi calon lainnya. Karen itu saya pribadi menghimbau agar bagi kandidat yang punya ‘modal’ setengah-setengah untuk mundur saja biar tak sia-sia dan kecewa.” Katanya.
Begitupun, menurutnya nalisa dan pantauan dosen FISI Universitas Muhammadiyah Sumut (UMSU) ini, tampaknya tetap bakal ada banyak calon yang maju. “Dari kemungkinan maksimal 6 pasang yang bisa ikut, sepertinya akan penuh, sebab tidak ada partai yang dominant dan sebagian kandidat mau coba-coba juga,” katanya.
Lebih jauh lagi dia menyebutkan bakal ada “kuda hitam” yang bisa saja mengalahkan calon terkuat saat ini Zulkarnain Nasution. Dia menyebut calon yang diusung PKS bakal bisa mencuri perhatian masyarakat. “Sebab sejauh ini citra PKS dan anggota dewannya di Padangsidimpuan sangat baik, dikenal bersih dan kritis, saya lihat mereka bisa jadi.
Sumber : ADIL.abuam
Subscribe to:
Posts (Atom)